Pemgembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak Tahun 2020

Kondisi peternakan rakyat Indonesia sebagian besar merupakan usaha peternakan skala kecil yang dikelola peternak di pedesaan. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok.Peternak berskala kecil berpotensi besar untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan asal ternak sehingga diperlukan pemberdayaan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam membentuk unit usaha berbasis kawasan yang mampu merancang dan mengelola bisnis secara mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan usaha peternakan berbasis kawasan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari sub sistem hulu sampai hilir dalam suatu sistem usaha tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan.Pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi sebagai jawaban dan
alternatif solusi untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektifyang feasible, bankable dan berdaya saing.

Pada tahun anggaran 2020, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak, yang mana salah satu “Pilot Project” berada di Provinsi Nusa Tenggara. Adapun Kegiatan yang akan dilakukan antara lain meliputi :
1. Identifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka penyusunan rencana aksi
pengembangan kawasan sesuai masterplan.
2. Pembentukan Unit Manajemen Kawasan. Unit manajemen pengembangan kawasan
terdiri dari perwakilan anggota kelompok peternak atau gabungan kelompok
peternak yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Selain itu tim pengarah dari
unit manajemen dapat berasal dari dinas atau instansi pemerintah, atau tokoh
masyarakat yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan peternakan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Rencana aksi disusun secara bersama antara dinas
kabupaten/kota bersama dengan unit manajemen kawasan korporasi berdasarkan
masterplan dan/atau identifikasi potensi dan masalah pengembangan kawasan
4. Koordinasi dan Penelaahan Rencana Aksi Penelaahan rencana aksi dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil penelaahan rencana
aksi dikoordinasikan dengan stakeholders terkait untuk disepakati dan dituangkan
dalam berita acara kesepakatan menjadi rencana aksi yang akan dilaksanakan.
5. Pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan oleh dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota,
peternak/kelompok/gabungan kelompok peternak, unit manajemen kawasan
korporasi, pelaku usaha terkait dan stakeholders lainnya.
6. Penetapan Pendamping Kawasan Korporasi Dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak, unit manajemen
pengelola kawasan dapat dibantu oleh tenaga pendamping pengembangan kawasan.
7. Pembinaan dan Pendampingan Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh
Direktorat Jenderal PKH, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota

#NTBSejahteraDanMandiri
#KampungUnggas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *