Pergub Disahkan, Instansi Pemerintah di NTB Kini Wajib Beli Produk Lokal

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah meneken Pergub Bela dan Beli Produk Lokal atau Pergub tentang Pemberdayaan UMKM. Dalam Pergub tersebut, Pemprov meminta instansi pemerintah dan dunia usaha di NTB untuk menggunakan produk lokal.

Pergub ini ikhtiar dalam rangka menjamin pasar produk UMKM dan IKM. Karena dalam Pergub sudah kita atur, bagaimana hubungan dengan pasar, kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 18 Agustus 2020.

Amry menjelaskan, produk UMKM dan IKM NTB harus ada di mal, pasar, swalayan dan pasar modern. Kemudian rumah makan, restoran dan perhotelan. Bahkan, kata Amry, instansi pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk menggunakan produk UMKM lokal.

Di Pemda nanti kita haruskan menggunakan produk-produk buatan UMKM dan IKM lokal. Nanti pasar-pasar ini juga harus kita beritahu. Bahwa penggunaan produk lokal ini semata-mata untuk kita memberi apresiasi kepada daya saing produk lokal, terangnya.

Pergub Bela dan Beli Produk Lokal merupakan bentuk keberpihakan Pemda kepada UMKM dan IKM lokal yang ada di NTB. Selain dilakukan pemberdayaan agar terus berproduksi, Pemda juga menjamin akses pasarnya lewat gerakan aksi Bela dan Beli Produk Lokal.

Pemerintah wajib membeli produk lokal. Sekarang masih dalam tahap percobaan. Tapi 2021, kita buat lagi pedoman turunannya berupa petunjuk pelaksanaannya. Pasarnya, bukan saja Pemda Provinsi tapi juga Pemda Kabupaten/Kota, tambahnya.

Untuk itu, kata Amry, setelah Pergub ini ditandatangani gubernur. Selanjutnya akan didosialisasikan ke Pemda kabupaten/kota. Nanti apa yang bisa dilakukan oleh kabupaten/kota. Apakah dia buat Perbup atau Perwal, mengikuti pedoman. Ini langkah selanjutnya, katanya.

Dalam penerapannya, nantinya ada tim yang melakukan pengendalian dan pengawasan di lapangan. Selain ada tim lain yang juga bertugas melakukan pemberdayaan kepada UMKM dan IKM.

Nanti ada tim pengawasan dan pengendalian dari berbagai unsur. Pemerintah dan unsur lainnya. Semua unsur kita fungsikan . Sehingga harus kita dukung dengan komitmen penganggaran, tandasnya.

Dikatakan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM menjadi roh Pergub tersebut. Supaya produk UMKM dan IKM dapat terjamin pasarnya, Pemda juga berkewajiban untuk memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan IKM dengan perbankan yang ada di NTB.

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM dan IKM ini wajib. Sehingga dia punya kemampuan berproduksi, jelasnya. Kedua, kita juga harus membela proses produksi mereka. Harus ada desain produknya, inilah rekayasa produksi. Setelah ada, kita harus rekayasa pasar. Apakah di NTB, nasional dan internasional. Maka harus ada kemitraan dengan dunia usaha, pungkasnya. (Suara NTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *