SOSIALISASI PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

Adanya perubahan siginifikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 perlu dipahami betul oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD). Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 di Hotel Golden Palace, Selasa (6/11). Sosialisasi yang berlangsung tiga hari ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian diikuti seluruh Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen dari semua OPD se-Indonesia dengan menghadirkan narasumber Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LPSE Kementerian Pertanian, dan Direktorat Pelaksana Anggaran, DJPB.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, drh. Nur Saptahidayat mewakili Sekretaris Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan menyampaikan pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok melalui rekomendasi Kementerian Pariwisata untuk mendukung kembali pembangunan perekonomian, kunjungan wisata di Provinsi NTB pasca gempa bumi bulan yang terjadi selama 2 bulan dengan hastag #LOMBOKBANGKIT.

 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengatakan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 tahun 2018 sangat perlu dilakukan sosialisasi terutama untuk pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan. Untuk pengadaan barang dan jasa telah muncul mulai dari tahap perencanaan sampai proyek tersebut selesai. Selama dalam proses tersebut pada setiap tahapannya pihak yang bertanggung jawab mulai dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP). Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengadaan barang telah megedepankan transparansi sehingga menjamin adanya keterbukaan informasi dalam sistem pengadaan. Untuk itu rencana pengadaan akan disusun dan di umumkan melalui sistem rencana umum pengadaan (SIRUP) melalui online.

 

Terkait sosialisasi ini Kepala Dinas berharap Perpres ini dijadikan pedoman dalam pengadaan barang di semua OPD masing-masing provinsi. Di samping untuk meningkatkan pemahaman bagi pengadaan barang dan jasa serta menyamakan persepsi tentang pengadaan barang dan jasa. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.