Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas NTB

Berbagai ikhtiar dilakukan Provinsi NTB agar birokrasinya tetap berjalan kredibel, sehingga mampu menjadi daerah yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang. Salah satunya perapkan metode Balance Scorecard (BSC), dengan aplikasi E-Kinerja kemudian diperkuat lagi dengan kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3), dengan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Aplikasi E-Kinerja tak hanya menjadi alat ukur kinerja pejabat Pemprov NTB, namun juga diharapkan dapat menjadikan OPD di NTB sebagai learning organization agar menjadi lebih baik. Dengan segala upaya itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah berharap, NTB bisa mendapatkan nilai AA pada hasil evaluasi SAKIP 2020.

Tekad itu diungkapkan Gubernur saat mengikuti Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas NTB, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin 31/8, yang digelar secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) dan diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov-NTB.

“Kami memaknai penggunaan E-Kinerja ini bukan hanya toolsnya saja yang penting. Tapi tools ini bisa jadi learning organisation. Jika gagal, akan ada cost of learning di dalamnya yang bisa dijadikan pelajaran bagi setiap OPD untuk menjadi lebih baik,” Jelasnya.

Ikhtiar NTB untuk terus menjadi daerah yang bersih dan melayani, juga dibuktikan dengan akuntabilitas, kinerja, dan keuangan NTB yang mendapatkan 9 kali opini WTP dari BPK RI. Pengelolaan aset secara Profesional, membangun Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu. Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan, Serta, Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN. (Humas NTB)