Rakor Persiapan Pelaksanaan Distribusi Sapi Indukan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun 2019, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Distribusi Sapi Indukan untuk Provinsi NTB, NTT dan Sulawesi Barat.

Rakor yang dilaksanakan pada hari Minggu (27/10) sampai dengan Senin (28/10) 2019 di hotel Golden Palace Lombok ini akan diisi diantaranya dengan pemaparan mengenai kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong oleh Kepala Balai BPTUHPT Baturraden serta Pendampingan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong BBPTUHPT Baturraden oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Purwokerto.

TP4D adalah sebuah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Tim tersebut mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

  1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
  2. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
  3. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
  4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
  5. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
  6. Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. (Disnakkeswan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *