Pergub Bela Beli Produk Lokal Dorong Pemberdayaan Lebih Terarah

Penyusunan Pergub Bela Beli Produk Lokal diproyeksikan dapat memberikan beberapa manfaat dalam pegembangan IKM/UKM lokal. Di antaranya menjadi acuan pengembangan, serta memberi kepastian pasar yang dapat mendorong produksi pelaku usaha.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB, H. Wirajaya Kusuma, SH.MH menerangkan, upaya serupa sebelumnya telah dilakukan juga dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

“Itu sudah kita ikuti pelaksanaannya, tapi dengan Pergub yang sekarang ini (nantinya) pemberdayaan bisa lebih terarah. Ada tim forum koordinasi dan tim pengendali,” ujar Wirajaya, Minggu, 12 Juli 2020.

Menurutnya, dengan penyusunan pergub sebagai dasar hukum maka pengembangan IKM/UKM di NTB dapat dilakukan dengan lebih fokus. Termasuk untuk menggarap pemasaran dan produksi produk unggulan dengan lebih maksimal.

Berdasarkan catatan Diskop UKM NTB, sebelum pandemi berlangsung, NTB memiliki 48.000 UKM aktif. UKM-UKM tersebut memiliki beberapa komoditas unggulan yang diproduksi seperti kerajinan ketak yang saat ini sudah terkonsentrasi dan terpetakan, termasuk untuk kerajinan olahan rotan lainnya.

Selain itu ada juga komoditas tenun di Sukarare dan Pringgasela, olahan makanan dari beberapa IKM yang dimasukkan ke pusat oleh-oleh, pengolahan mutiara, serta sentra kerajinan cukli. ‘’Tapi semua sedang terdampak selama Covid ini. Karena pembelinya biasanya dari wisatawan,’’ ujar Wirajaya.

Di sisi lain, selama pandemi Covid-19 pemerintah juga membuka pasar untuk penyerapan berbagai komoditas seperti makanan olahan dan konveksi. Khusus untuk Diskop UKM NTB, pasar yang dibuka adalah penyerapan masker dari UKM lokal di seluruh NTB.

Penyerapan tersbut dilakukan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang ditujukan sebagai salah satu stimulus ekonomi pelaku usaha selama pandemi. “Kita coba bagaimana pemerintah memberikan supaya mereka tetap bisa produksi. Memasuki new normal (kenormalan baru) ini sangat penting untuk mereka tetap berproduksi,” jelasnya.

Diterangkan, sampai saat ini pihaknya mencatat ada 135 UKM di seluruh NTB yang mendaftar untuk menjadi pemasok masker. Dengan estimasi masing-masing usaha mempekerjakan minimal 10 orang, maka selama pandemi produksi masker yang dilakukan oleh UKM-UKM konveksi di NTB paling tidak dapat menyerap 1.350 orang.

Serap Produksi Lima Sektor

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME menerangkan, penyusunan Pergub Bela Beli Produk Lokal diproyeksikan untuk menyerap hasil produksi dari lima sektor prioritas industri di NTB. Antara lain sektor olahan, pertambangan, permesinan, otomotif dan energi terbarukan, serta agrobisnis.

‘’Jadi bagaimana (semua) masuk ke pasar. Tidak ada dibatasi. Pergub itu bukan hanya membeli barang, tapi bagaimana kebijakan itu agar swasta membeli juga, seperti hotel-hotel, dan struktural pusat itu kita dorong semua untuk membeli (produk lokal NTB),’’ ujar Nuryanti, Minggu, 12 Juli 2020.

Diterangkan, dengan adanya Pergub tersebut pihaknya berharap kepastian pasar untuk IKM/UKM yang ada dapat terlindungi. Khususnya dengan penyerapan belanja-belanja OPD, swasta, dan dunia industri pada umumnya.

“Tugas kami (memberi kepastian pasar) itu. Kalau sudah diberi kepastian pasar, IKM ini akan bergerak sendiri,” ujar Nuryanti. Dengan penyerapan hasil produksi yang lebih pasti pelaku usaha diharapkan terus mengembangkan usahanya, terutama dalam peningkatan kualitas produksi.

Dicontohkan seperti produksi minyak kelapa di NTB yang belakangan terpetakan melalui pengadaan JPS Gemilang. Hasil produksi minyak kelapa tersebut diakui masih terkendala biaya produksi, sehingga harga jual terbilang cukup tinggi.

“Tapi nanti pasti akan lebih bagus lagi. Sekarang saja sudah ada perbaikan kemasan, bahkan sekarang sudah bisa tiga kali penyaringan,” jelas Nuryanti.

Di sisi lain, dengan disusunnya Pergub Bela Beli Produk Lokal, Nuryanti menekankan tantangan pengembangan IKM/UKM di NTB selanjutnya adalah memastikan ketersediaan bahan baku. Terutama agar seluruh sumber daya di NTB tidak lagi dijual ke luar daerah tanpa pengolahan. Dengan begitu, target-target industrialisasi yang sebelumnya disusun Pemprov NTB dalam RPJMD Juga diharapkan bisa tercapai.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan NTB, H. Fathurrahman, menerangkan saat ini NTB memiliki beberapa produk unggulan, bahkan dengan kualitas siap ekspor. Di antaranya seperti kopi, mutiara, rumput laut, dan jagung.

Berdasarkan catatan pihaknya, nilai ekspor produk unggulan tersebut telah mencapai 4,04 juta dolar Amerika pada Januari – Mei 2020 lalu. Diterangkan, untuk periode tersebut komoditi kopi telah diekspor sebanyak 445 Kg ke Hongkong. Sedangkan untuk jagung diekspor sebanyak 6.600.000 Kg ke Filipina, dan rumput laut sebanyak 118.800 Kg ke China, dan mutiara sebanyak 133,09 Kg ke Australia.

Dengan hasil produksi yang cukup besar tersebut, harga jual memiliki potensi yang lebih besar jika dilakukan pengolahan. Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal seperti belanja OPD dan swasta.

Dicontohkan Fathurrahman seperti komoditas kopi NTB yang terserap juga untuk kebutuhan JPS Gemilang sebagai langkah penanggulangan pandemi. Di mana Disdag NTB bersama Dinas Perindustrian di masing-masing kabupaten/kota merekomendasikan 130 pelaku UKM kopi sebagai pemasok.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga produksi IKM/UKM di NTB selama pandemi. Di mana JPS Gemilang menyasar hingga 120 ribu penerima di seluruh kabuapten/kota di NTB dengan paket yang sala satunya berisi produk sembako hasil industri olahan lokal, termasuk kopi.

Di sisi lain, komoditas kopi NTB juga telah berkembang dengan beberapa varian. Diantaranya Kopikey Sajang, Datu Coffe Lombok, Etnic Robusta Lombok, Sangrai Coffe Bonjeruk, Vanbredo Tambora Dompu, Ori Coffe Dompu, Kopi Punik Sumbawa, Cahaya Robusta, Kopi Tepal Sumbawa, Umakahawa Bima, Gumbe Bima, Kon Bayan, KLU Nina Pacu dan lainnya.

Menurutnya, dengan upaya yang sama seluruh komoditas unggulan di NTB diharapkan memiliki peluang pengembangan. Baik antar provinsi maupun untuk memenuhi kebutuhan skala ekspor. “Harapan kami dari Dinas Perdagangan untuk memberikan peluang bagi UKM kopi agar bisa menggeliat di tengah wabah pandemi ini. Dan tentunya UKM Kopi untuk terus meningkatkan kualitas dan standarisasi produknya,” tandas Fathurrahman. (Suara NTB)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *