Pemerintah Harus Bisa Menjamin Sektor UMKM dan Para Pelaku Usaha Supaya Mampu Bertahan Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Apa yang digagas dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB, terkait pemberdayaan UKM dan IKM, merupakan langkah yang diinginkan dan sesuai harapan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa pemerintah harus bisa menjamin sektor UMKM dan para pelaku usaha mampu bertahan. Sehingga dapat menghindari ancaman PHK massal.

Presiden menyampaikan bahwa negara-negara di seluruh dunia saat ini tengah berada dalam kondisi yang sulit. Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan. Tidak hanya pada bidang kesehatan saja, tetapi juga ekonomi.

“Semuanya itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat,” ucap Jokowi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 berlangsung Senin (15/06/2020) hari ini melalui daring. Rakornas itu diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah serta Gubernur lain di seluruh Indonesia.

Untuk membantu masyarakat terdampak, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional.

“Angka ini, 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya pada rapat yang diikuti Wakil Presiden, Prof. Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri. (Humas NTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *