Gubernur Diundang ke Istana Negara, Bahas Percepatan Anggaran di Tengah Pandemi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc diundang ke Istana Negara Jakarta untuk membahas percepatan penyerapan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Namun, gubernur akan diwakili Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si.

‘’Besok kita diundang bahas percepatan anggaran di Jakarta. Bagaimana kebijakan APBD kita dalam penanganan Covid. Besok ada rapat koordinasi nasional di Istana Negara, dihadiri semua gubernur,” kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa, 14 Juli 2020.

Gita menjelaskan, penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19 di NTB cukup bagus. Sehingga, dari hasil kajian beberapa waktu lalu, NTB berada di kuadran I. Yakni, penanganan kesehatan membaik dan ekonomi juga membaik.

‘’Artinya, upaya kita dalam penanganan Covid kencang. Tracing dan lain sebagainya kita lakukan. Kemudian dalam penanganan dampak sosial ekonomi, ada JPS tahap I, II dan III bergerak dan kita lanjutkan dengan program stimulus ekonomi,’’ kata Gita.

Dalam rapat koordinasi nasional tersebut, kata Gita, Pemprov akan menyampaikan tentang pentingnya pemberdayaan UMKM di tengah pandemi ini. Sehingga dapat menggerakkan ekonomi di daerah.

Gita juga mengatakan, akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar bantuan yang diberikan ke masyarakat diupayakan berbentuk barang dengan memanfaatkan produk IKM dan UMKM lokal. Sehingga akan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

‘’Supaya UMKM juga bergerak di tengah pandemi Covid-19,’’ tandas Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB ini.

Gita menambahkan, kebijakan APBD NTB untuk penanganan Covid-19. Pertama, melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang berasal dari belanja langsung atau belanja barang jasa dan belanja modal sebesar Rp926 miliar atau 39,15 persen dari total APBD murni 2020.

Hasil realokasi dan refocusing APBD digunakan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Dijelaskan, belanja penanganan kesehatan diarahkan untuk pencegahan atau memutus mata rantai Covid-19, APD, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes dan obat-obatan serta menyiapkan rumah sakit rujukan Covid-19.

Kemudian, bantuan JPS Gemilang untuk 350.000 KK dalam tiga tahap, yakni bulan April, Mei dan Juni sekaligus memberdayakan UMKM lokal dengan membeli produk mereka untuk dibagikan dalam paket JPS. Serta stimulus ekonomi berupa penguatan UMKM, bantuan penguatan modal usaha, bantuan peralatan bagi UMKM terdampak dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menjelaskan, APBD murni Rp5,67 triliun, pasca Covid-19 menjadi Rp5,07 triliun atau turun sebesar Rp599 miliar. Perubahan APBD tersebut akibat dari dana perimbangan yang berkurang Rp419 miliar, PAD berkurang Rp165 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang Rp13,77 miliar.

sumber: https://www.suarantb.com/gubernur-diundang-ke-istana-negara-bahas-percepatan-anggaran-di-tengah-pandemi/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *