Belanja Pemerintah dan BUMN Diarahkan Serap Produk UMKM

========================================

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, baik dari sisi supply maupun demand. Padahal saat krisis tahun 1998, sektor UMKM tampil menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen, dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, mengatakan, salah satu fokus pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah memulihkan sektor UMKM. Dari total anggaran penanganan Covid-19 yang telah ditingkatkan menjadi Rp 695,2 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Selain itu, belanja pemerintah atau lembaga dan Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 735 triliun pada tahun ini juga diarahkan untuk bisa menyerap produk-produk UMKM.

“Kami sudah koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), kami juga sudah rapat di kabinet, sekarang sedang disiapkan e-catalog dan laman khusus UMKM di LKPP. Kami dengan LKPP juga sedang melakukan pelatihan kepada kementerian dan lembaga untuk menyusun paket-paket pengadaan dan bagaimana melakukan pengadaan produk UMKM dari e-catalog,” kata Teten Masduki dalam webinar bertajuk ‘UMKM Gearing-Up Into New Normal’ yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2020).

Teten meyakin, jika anggaran belanja Rp 735 triliun ini mengalir untuk belanja produk-produk UMKM, sektor UMKM dan juga ekonomi Indonesia akan kembali bergeliat. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk belanja produk UMKM lewat kampanye nasional bertajuk ‘Bangga Buatan Indonesia’. Melalui kampanye ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk belanja produk UMKM.

“Pasar kita itu cukup besar, sehingga kalau ada kesetiakawanan dari kita, ada komitmen dari seluruh masyarakat kita untuk belanja produk UMKM, saya kira ini akan menambah demand produk UMKM,” kata Teten.

BeritaSatu Logo
×
BeritaSatu TV
EPAPER
TERPOPULER
BOLA
DUNIA
EKONOMI
POLITIK
NASIONAL
MEGAPOLITAN
HIBURAN
GAYA HIDUP
KESEHATAN
OLAHRAGA
OTOMOTIF
DIGITAL
PEMDA
FOKUS
MULTIMEDIA
Kamis, 25 Juni 2020 | 16:39 WIB
Belanja Pemerintah dan BUMN Diarahkan Serap Produk UMKM
Belanja Pemerintah dan BUMN Diarahkan Serap Produk UMKM
Ilustrasi usaha mikro, kecil, dan menengah. (Foto: Antara)
Jakarta, Beritasatu.com – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, baik dari sisi supply maupun demand. Padahal saat krisis tahun 1998, sektor UMKM tampil menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen, dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

Baca Juga: Kepala BKPM Minta Investor Besar Gandeng UMKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, mengatakan, salah satu fokus pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah memulihkan sektor UMKM. Dari total anggaran penanganan Covid-19 yang telah ditingkatkan menjadi Rp 695,2 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Selain itu, belanja pemerintah atau lembaga dan Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 735 triliun pada tahun ini juga diarahkan untuk bisa menyerap produk-produk UMKM.

“Kami sudah koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), kami juga sudah rapat di kabinet, sekarang sedang disiapkan e-catalog dan laman khusus UMKM di LKPP. Kami dengan LKPP juga sedang melakukan pelatihan kepada kementerian dan lembaga untuk menyusun paket-paket pengadaan dan bagaimana melakukan pengadaan produk UMKM dari e-catalog,” kata Teten Masduki dalam webinar bertajuk ‘UMKM Gearing-Up Into New Normal’ yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2020).

Teten meyakin, jika anggaran belanja Rp 735 triliun ini mengalir untuk belanja produk-produk UMKM, sektor UMKM dan juga ekonomi Indonesia akan kembali bergeliat. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk belanja produk UMKM lewat kampanye nasional bertajuk ‘Bangga Buatan Indonesia’. Melalui kampanye ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk belanja produk UMKM.

“Pasar kita itu cukup besar, sehingga kalau ada kesetiakawanan dari kita, ada komitmen dari seluruh masyarakat kita untuk belanja produk UMKM, saya kira ini akan menambah demand produk UMKM,” kata Teten.

Baca Juga: Era Normal Baru Jadi Peluang Bagi UMKM

Sementara itu, untuk membantu cashflow UMKM yang terganggu selama pandemi Covid-19, pemerintah dalam program PEN juga memberikan relaksasi terhadap pinjaman UMKM di perbankan.

“Kita memberikan relaksasi terhadap pinjaman mereka dengan penundaan cicilan enam bulan, lalu melalui subsidi kredit, penghapusan pajak dan juga kita menyediakan modal kerja baru yang lebih murah,” terang Teten Masduki.

Teten mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 60,66 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan perbankan atau lembaga pembiayaa dari total 64 juta pelaku UMKM. Namun data tersebut belum terkonsolidasi, sehingga besar kemungkinan yang belum mengakses layanan perbankan atau lembaga pembiayaan masih tinggi.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan agar bisa segera mengajukan pembiayaan dengan langsung masuk ke program relaksasi dengan bunga yang rendah, tidak harus membayar cicilan selama enam bulan,” kata Teten.

☰BeritaSatu Logo
×
BeritaSatu TV
EPAPER
TERPOPULER
BOLA
DUNIA
EKONOMI
POLITIK
NASIONAL
MEGAPOLITAN
HIBURAN
GAYA HIDUP
KESEHATAN
OLAHRAGA
OTOMOTIF
DIGITAL
PEMDA
FOKUS
MULTIMEDIA
Kamis, 25 Juni 2020 | 16:39 WIB
Belanja Pemerintah dan BUMN Diarahkan Serap Produk UMKM
Belanja Pemerintah dan BUMN Diarahkan Serap Produk UMKM
Ilustrasi usaha mikro, kecil, dan menengah. (Foto: Antara)
Jakarta, Beritasatu.com – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, baik dari sisi supply maupun demand. Padahal saat krisis tahun 1998, sektor UMKM tampil menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen, dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

Baca Juga: Kepala BKPM Minta Investor Besar Gandeng UMKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, mengatakan, salah satu fokus pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah memulihkan sektor UMKM. Dari total anggaran penanganan Covid-19 yang telah ditingkatkan menjadi Rp 695,2 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Selain itu, belanja pemerintah atau lembaga dan Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 735 triliun pada tahun ini juga diarahkan untuk bisa menyerap produk-produk UMKM.

“Kami sudah koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), kami juga sudah rapat di kabinet, sekarang sedang disiapkan e-catalog dan laman khusus UMKM di LKPP. Kami dengan LKPP juga sedang melakukan pelatihan kepada kementerian dan lembaga untuk menyusun paket-paket pengadaan dan bagaimana melakukan pengadaan produk UMKM dari e-catalog,” kata Teten Masduki dalam webinar bertajuk ‘UMKM Gearing-Up Into New Normal’ yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2020).

Teten meyakin, jika anggaran belanja Rp 735 triliun ini mengalir untuk belanja produk-produk UMKM, sektor UMKM dan juga ekonomi Indonesia akan kembali bergeliat. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk belanja produk UMKM lewat kampanye nasional bertajuk ‘Bangga Buatan Indonesia’. Melalui kampanye ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk belanja produk UMKM.

“Pasar kita itu cukup besar, sehingga kalau ada kesetiakawanan dari kita, ada komitmen dari seluruh masyarakat kita untuk belanja produk UMKM, saya kira ini akan menambah demand produk UMKM,” kata Teten.

Baca Juga: Era Normal Baru Jadi Peluang Bagi UMKM

Sementara itu, untuk membantu cashflow UMKM yang terganggu selama pandemi Covid-19, pemerintah dalam program PEN juga memberikan relaksasi terhadap pinjaman UMKM di perbankan.

“Kita memberikan relaksasi terhadap pinjaman mereka dengan penundaan cicilan enam bulan, lalu melalui subsidi kredit, penghapusan pajak dan juga kita menyediakan modal kerja baru yang lebih murah,” terang Teten Masduki.

Teten mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 60,66 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan perbankan atau lembaga pembiayaa dari total 64 juta pelaku UMKM. Namun data tersebut belum terkonsolidasi, sehingga besar kemungkinan yang belum mengakses layanan perbankan atau lembaga pembiayaan masih tinggi.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan agar bisa segera mengajukan pembiayaan dengan langsung masuk ke program relaksasi dengan bunga yang rendah, tidak harus membayar cicilan selama enam bulan,” kata Teten.

Baca Juga: Kredit UMKM Masih Bisa Didanai Perbankan

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial, salah satunya untuk pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. “UMKM yang tidak bisa lagi berusaha, yang kebanyakan di ultra mikro kita dorong untuk masuk ke program bantuan sosial yang kita golongkan mereka sebagai kelompok miskin baru, sehingga mereka masuk program jaminan sosial. Kami masih terus mengupayakan agar ada pertambahan jumlah pelaku UMKM yang masuk dalam program ini,” kata Teten.

Namun di masa pandemi ini, Teten mengatakan, sebetulnya masih ada peluang bagi UMKM, bahkan ada beberapa yang masih bisa tumbuh, terutama yang sudah terhubung dengan platform digital.

Apalagi sejak diterapkannya social distancing dan work from home (WFH), ada perubahan perilaku masyarakat yang lebih senang berbelanja secara online. Produk yang dibeli juga mulai mengalami pergeseran, di mana produk-produk kesehatan serta daya tahan tubuh yang paling banyak dicari.

“UMKM yang bisa melakukan adaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat ini yang bisa tumbuh. Tetapi saat ini baru 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM yang terhubung ke online atau e-commerce, sedangkan mayoritasnya masih offline. Jadi ini harus terus didorong agar lebih banyak lagi UMKM yang go online,” pungkas Teten Masduki.

sumber: https://www.beritasatu.com/ekonomi/648951-belanja-pemerintah-dan-bumn-diarahkan-serap-produk-umkm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *