Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Menghadiri Rapat Kerja Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi NTB
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, SP, M.Ec.Dev beserta Kepala Bidang lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB menghadiri Rapat Kerja Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi NTB dalam rangka membahas LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPRD, Senin 22 April 2024.
Adapun permasalahan kegiatan di tahun 2023 sebagai berikut : (1) Proses pengumpulan proposal kelompok tahun 2023, (2) Proses CPCL kelompok penerima bantuan tahun 2023, (3) Proses pengajuan SK penerima bantuan ke Gubernur NTB tahun 2023, (4) Persyaratan dokumen penerima bantuan tidak dapat dipenuhi / tidak sesuai juknis, dan (5) Dokumen pembayaran tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga karena waktu penyelesaian proyek sampai 31 Desember 2023 dimana batas terakhir pembayaran SPM 29 Desember 2023.
Sedangkan permasalahan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 sebagai berikut : (1) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan aliran kas dan ketersediaan SPD, (2) Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah terbit SK Gubernur penetapan kelompok penerima bantuan ke masyarakat, (3) Proses pengumpulan proposal dan pelaksanaan CPCL, (4) Untuk hutang tahun 2023 masih menunggu finalisasi dari BPKAD, untuk dimasukkan dalam DPA pergeseran sampai Maret 2024 belum masuk dalam DPA.














