Juni 2018 : Nilai Tukar Petani (NTP) Mengalami Kenaikan 0.68 Persent
Pendekatan One Health Menjadi Upaya Indonesia Bebas Rabies
MONITORING KELOMPOK UNGGAS

Ditjen PKH Anggap Pentingnya MONEV untuk Pelaporan Capaian Kinerja Upsus SIWAB

Fokus pembangunan  peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017 adalah Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang berorientasi pada pencapaian swasembada protein hewani asal ternak. Untuk memaksimalkan kegiatannya, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,1 triliun atau sekitar 63% untuk memfasilitasinya, sehingga  monitoring dan evaluasi (monev) sangat penting untuk mengetahui perkembangan capaian kinerjanya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PKH, Dr. Ir. Nasrullah dalam pertemuan Nasional Monev Program/Kegiatan Pembangunan PKH tanggal 29 Maret 2017 di Solo.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh Penanggungjawab Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan PKH di Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT (Unit Pelaksana Teknis), Sekretaris Direktorat Jenderal PKH menyampaikan, monitoring dan evaluasi wajib untuk dilakukan dan dilaporkan secara periodik seperti serapan anggaran dan capaian fisik.

Nasrullah kembali menekankan, kinerja lainnya seperti kegiatan utama, serapan anggaran dan capaian fisik kegiatan RKA-KL 2017 wajib untuk dipantau dan dilaporkan secara periodik.  Karena hal itu menjadi salah satu indikasi keseriusan mewujudkan sasaran program dan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lebih lanjut disampaikan,dasar hukum kegiatan Monev  PKH tahun 2017 telah cukup jelas yaitu :  (1) PP 39 tahun 2010 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; (2) PMK 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga; (3) PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Menurut Nasrullah, instrument yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yaitu (1). iSIKHNAS, untuk mengukur kinerja outcome kebuntingan 3 juta ekor dari 4 juta akseptor dan mengukur kinerja output Upsus Siwab dalam meningkatkan Body Condition Score (BCS) satu point, serta meningkatkan 60% kesembuhan gangguan reproduksi; (2). Semen beku dan sarana IB tepat jumlah, jenis dan kualitas; (3). Petugas SDM IB yang melakukan pelayanan; (4). Ketersediaan semen beku dan N2 cair tepat waktu, jumlah dan lokasi; dan (5). Jumlah betina produktif hasil ISRA yang dikendalikan pemotongannya di 40 Kabupaten/Kota, 17 provinsi, yang dilaporkan secara bulanan. Instrumen lain adalah matriks indikator kinerja kegiatan utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah di tandatangani oleh seluruh kepala satker pada awal tahun anggaran dilaporkan secara triwulanan pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2017. Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja RKA-KL, digunakan instrument Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan/SMART seperti telah diatur dalam PMK Nomor 249 tahun 2011.

Lebih lanjut Sekretaris Direktorat Jenderal PKH berpesan agar seluruh Penanggungjawab Monev di setiap Satuan Kerja memahami dengan baik tujuan kegiatan, struktur anggaran, ketentuan-ketentuan penggunaan anggaran dan manajemennya termasuk simpul-simpul koordinasi antar fungsi teknis.  Selain itu, untuk memperoleh laporan Monev yang berkualitas perlu segera dibentuk Tim Monev yang beranggotakan personil yang mewakili berbagai bidang teknis dan manajerial untuk bersama-sama melakukan Monev. Selanjutnya menganalisis data dan informasi, serta permasalahan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. dengan metoda Focus Group Discussion (FGD) dan kemudian melaporkannya secara berjenjang kepada Kementerian Pertanian.

“Kinerja serapan anggaran Ditjen PKH per 24 Maret 2017 baru mencapai 6,73% yang terdiri dari  11,20% satker pusat, 15,59% satker UPT, 0,47% satker TP Propinsi, dan 0,97% satker TP Kabupaten/Kota.  Dilihat dari jenis belanja, paling tinggi adalah belanja pegawai 25,56%, kemudian belanja barang 5,07%, dan belanja modal 2,28%. Sedangkan dilihat dari kegiatan utama, paling tinggi serapannya adalah dukungan manajemen dan teknis lainnya 20,35% dan terendah serapannya penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 2,53%. Hal ini harus menjadi perhatian, untuk meningkatkan serapan anggaran utamanya pada satker propinsi dan kabupaten/kota”, Kata Nasrullah.

“Saya optimis, Tim Monev di seluruh Provinsi dan UPT mempunyai komitmen untuk mewujudkan kualitas laporan hasil Monev pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkualitas, menghasilkan umpan balik bagi perbaikan rencana berikutnya” ujar Nasrullah.

Monev

http://ditjennak.pertanian.go.id/ditjen-pkh-anggap-penting-monitoring-dan-evaluasi-untuk-pelaporan-capaian-kinerja-upsus-siwab

TOXOPLASMA

Apakah Toxoplasma itu?
Toxoplasma (Toksoplasma) adalah penyakit yang diakibatkan oleh parasit Toksoplasma Gondi, yang dapat ditularkan oleh kucing, namun tidak hanya kucing yang dapat menjadi dalang penyebaran penyakit toksoplasma. Toksoplasma dapat menyerang semua jenis satwa, termasuk burung, ikan, kelinci, anjing, babi, kambing dan mamalia, bahkan manusia.

Bagaimana cara penularan Toksoplasma?
Kucing pemangsa tikus dapat terinfeksi melalui tikus yang dilahapnya. Bila terinfkesi, tinja kucing bisa mengandung oosist (salah satu bentuk toksoplasma yang dapat menimbulkan infkesi, red). Di usus parasit berkembang biak. Telurnya keluar bersama tinja dan sekali keluar bisa jutaan. Telur toksoplasma mampu bertahan hidup setahun di tanah, jika telur tertelan manusia, telur membiak lalu masuj ke jaringan otak, jantung dan otot. Disana telur akan berkembang menjadi kista.
TOXOPLASMA2
Apa akibatnya jika wanita hamil mengidap Toksoplasma?
Berdasarkan hasil penelitian, 40 persen wanita hamil pengidap toksoplasma pada awal kehamilan, janin yang dilahirkan akan terinfeksi dan 15 persen mengalami abortus atau kelahiran dini. Sebanyak 17 persen janin terinfkesi pada trimesterpertama, 24 persen pada trimester kedua, dan 62 persen pada trimester ketiga. Pada bayi dapat menyebabkan kelainan pada saraf, mata serta kelainan sistemik seperti pucat, kuning, demam, pembesaran hati dan limpa atau pendarahan. Gangguan fungsi saraf (gangguan kecerdasan maupun keterlambatan perkembangan bicara), serta kejang dan kekakuan yang akhirnya menimbulkan keterlambatan perkembangan motorik. Infkesi pada bayi menyebabkan cacat bawaan, terutama pada usia kehamilan awal sampai tiga bulan. Toksoplasma juga dapat menyebabkan encephalus (tidak memiliki tulang tengkorak), hydocephalus (pembesaran kepala), dan bahkan kematian.
Bagaimana pencegahan terhadap Toksoplasma?
Pecegahan penyebaran toksoplasma dengan:
1. Perempuan hamil tidak disarankan membersihkan kandang dan kontak langsung dengan kucing.
2. Bersihkan kandang setiap hari.
3. Sediakan makanan kucing dalam bentuk kering, kaleng atau yang dimasak secara merata.
4. Masak daging secara matang dan merata.
5. Cuci buah dan sayur terutama yang ditanam sendiri dengan sabun pencuci piring, bilas hingga bersih.
6. Gunakan sarung tangan saat berkebun.
7. Periksa secara rutin status kesehatan kucing.
TOXOPLASMA3TOXOPLASMA4

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Wisata Banyumulek Telpon (0370) 6823893 Kediri-Lombok Barat

Mei 2017 : Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 104,37

Penghitungan Nilai Tukar Petani menggunakan tahun dasar 2012=100 dimana pada bulan Mei 2017 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 104,14; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 90,72; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 119,13 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 103,94. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  112,28 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 90,47.  Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 104,37 yang  berarti NTP bulan Mei 2017 mengalami peningkatan  0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan April 2017 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 104,02.
 
Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Mei 2017 tercatat 112,11 yang berarti mengalami peningkatan  0,17 persen dibandingkan bulan April  2017 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 111,93.
 
Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Mei 2017, terdapat 12 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan 21 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,05 persen, , sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 1,91 persen, dimana indeks yang diterima petani menurun sebesar 0,94 persen.
 
Pada bulan Mei 2017, terjadi inflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,03 persen. Inflasi disebabkan karena terjadinya peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)  pada kelompok Perumahan  0,35 persen, Transportasi & Komunikasi 0,04 persen, Makanan Jadi 0,03 persen, Sandang 0,01 persen, sedangkan 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan, terdiri dari kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga (0,02 persen),  Bahan Makanan sebesar (0,02 persen) dan. Kesehatan (0,06 persen)
http://ntb.bps.go.id/webs/brs_ind/brsInd-20170602152256.pdf

 

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN

Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 060/139/ORG, tanggal 22 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan.
Bahwa untuk lebih khidmatnya pelaksaan Ibadah Puasa, serta tetap terpeliharanya disiplin kerja/jam kerja pegawai pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Nusa Tenggara Barat, disampaikan sebagai berikut:
1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
a. Hari Senin s.d Kamis : jam 08.00 – 15.00 wita
Waktu istirahat              : jam 12.00 – 12.30 wita
b. Hari Jum’at               : jam 08.00 – 15.30 wita
Waktu istirahat             : jam 11.30 – 12.30 wita
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
a. Hari Senin s.d Kamis  dan Sabtu    : jam 08.00 – 14.00 wita
Waktu istirahat                                  : jam 12.00 – 12.30 wita
b. Hari Jum’at                                   : jam 08.00 – 14.30 wita
Waktu istirahat                                  : jam 11.30 – 12.30 wita
3. Imtaq tetap dilaksanakan pada hari Jum’at dari jam : 08.00 – 09.00
4. Upacara hari senin, ditiadakan.
5. Apel pagi, sore dilaksanakan di depan ruang/kantor masing-masing, sedangkan waktunya disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
6. Jumlah kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja atau 6 hari jerna selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.
7. Ketentuan jan kerja tersebut tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifanya Pelayanan Umum. Kepada setiap Kepala Perangka Daerah/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.