Profil Dinas PKH dan UPTD

Arah pembangunan sektor peternakan di Provinsi NTB pada tahun 2013 – 2018 adalah memantapkan pertumbuhan populasi ternak sapi sebagai komoditas strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan industri peternakan dalam daerah, memenuhi kebutuhan daerah-daerah importir baik kebutuhan akan ternak bibit maupun ternak potong tanpa meninggalkan kualitas dan produktifitas ternak. Daerah NTB sebagai salah satu daerah penyedia daging nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan kebutuhan pemotongan dalam negeri, program perbibitan dan perbaikan kualitas genetik sebagai plasma nutfah asli Indonesia.
Sebagai daerah penghasil ternak sapi Nusa Tenggara Barat memiliki daya saing komparatif anatara lain : 1) Ternak sapi sebagai modal sosial turun menurun menurun melekat di masyarakat, 2) Kondisi geografi Nusa Tenggara Barat cocok untuk pengembangan peternakan sapi, 3) Tempat pemurnian sapi bali nasional, 4) Pusat pengembangan sapi sumbawa, 5) Daya dukung sumber daya alam tersedia cukup, 6) Bebas penyakit hewan menular strategis (PHMS), 7) Sumber ternak bibit dan ternak potong nasional.
Peran strategis peternakan sapi dalam pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat diantaranya 1) Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat pedesaan, 2) Tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga seperti seperti ongkos naik haji, biaya pendidikan dan lain-lain, dan 3) Penyediaan protein hewani yang sangat berguna bagi kesehatan, kecerdasan dan pencegahan dari kasus gizi buruk, 4) Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat, 5) Pelestarian lingkungan berupa sumber energi gas bio dan pupuk organik, dan 6) Menghasilkan bahan baku industri pengolahan industri rakyat.

Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi :
Terwujudnya NTB Sebagai Sentra Produksi Peternakan Menuju Industrialisasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan.

Misi :

  1. Meningkatkan pelaksanaan disiplin administrasi aparatur, penertiban pengelolaan keuangan dan asset, serta penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dan nilai tambah.
  2. Mengembangkan usaha perbibitan dan penggemukan secara terintegrasi melalui optimalisasi padang pengembalaan dan kandang kolektif, penguatan kelembagaan kelompok tani ternak serta program pendampingan yang berkesinambungan;
  3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara dini;
  4. Meningkatkan pengendalian pemotongan betina produktif dan pengawasan kualitas produk pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH);
  5. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan hasil-hasil peternakan dan produk olahannya;
  6. Meningkatkan produksi semen beku sebagai dasar penerapan teknologi inseminasi buatan;
  7. Meningkatkan status kesehatan hewan dan pemeriksaan uji cemaran mikroba pada poduk pangan asal hewan;
  8. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengelolaan hasil samping pertanian sebagai pakan olahan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Peternakan dan Kesehaan Hewan memiliki tugas dan fungsi :

  1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
  2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

  • Kepala Dinas;
  • Sekretariat, terdiri atas:

1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Umum.

  • Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:

1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
2) Seksi Pencegahan dan Pemberantas Penyakit Hewan; dan
3) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

  • Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan Ternak, terdiri atas:

1) Seksi Pembibitan Ternak;
2) Seksi Produksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
3) Seksi Pakan.

  • Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas:

1) Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha;
2) Seksi Pengolahan; dan
3) Seksi Pemasaran;

  • Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:

1) Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
2) Seksi Pengawasan Higienis Sanitasi dan RPH; dan
3) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
IMG_0280  Dinas PKH
Kunjungan dan Pembinaan Pegawai Lingkup Dinas Peternakan dan Keswan Prov.NTB oleh Wakil Gubernur NTB
Selasa, 23 Februari 2016