PRA MUSRENBANG DAN MUSRENBANG NTB TAHUN 2017

Salah satu rangkaian dari proses Perencanaan Pembangunan pada PraMusrenbang Provinsi NTB tahun 2017 bertempat di Hotel Lombok Raya yang berlangsung selama 2 hari, Senin s/d Rabu,3 – 5 April 2017. Pada forum ini yang dihadiri oleh seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. Kegiatan PraMusrenbang dilanjutkan dengan diskusi teknis untuk membahas isu-isu strategis dan 12 indikator yang belum tercapai. Dari hasil forum SKPD diharapkan dari program dan kegiatan yang ada dan yang akan diusulkan oleh Kabupaten/Kota dapat selaras dengan program prioritas, sehingga untuk teknisnya diskusi yang dilaksanakan dibagi menjadi 3 forum diskusi yang membahas sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk membahas program Pemerintah daerah yang mendukung prioritas Nasional, hususnya terkait dengan isu-isu strategis yang juga menjadi perhatian ditingkat Nasional setidaknya ada 4 isu yang menjadi perhatian diantaranya isu terkait dengan kemiskinan, infrastruktur, pelayanan infomasi dan birokrasi serta lingkungan hidup.

2

Forum ini langsung dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB H. Muhammad Amin, S.H., M.Si. dimana beliau memberikan sambutan yang positif dan memberikan aspresiasi dari rangkaian proses sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB sebagai upaya menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran dan kemanfaatannya. Beliau juga menambahkan makna pada kegiatan Pramusrenbang kali ini sangat strategis apabila dilihat bahwa tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD NTB 2013-2018, oleh karena itu harapannya sebagai momentum untuk memaksimalkan kinerja dalam mencapai dan menyelesaikan 12 indikator yang belum terlaksana. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan angka kemiskinan yang masih tinggi, diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 diarahkan pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang lebih progresif.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah, bahwa hasil dari PraMusrenbang ini nantinya dapat menyelaraskan program Provinsi dengan program prioritas Nasional sebagai pembahasan dalama cara Musrenbang.

Sementara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi NTB tahun 2017 di Hotel Lombok Raya tanggal 6 April 2017 yang dibuka langsung oleh Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, MA. Dalam acara tersebut dimana Menteri Pariwisata RI, Dr. Ir. Arief sebagai salah satu narasumber, beliau memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang telah mendukung pembangunan di Provinsi NTB sehingga mampu mencapai progres yang sangat positif, walaupun tanpa kita bisa pungkiri masih banyak tugas dan kewajiban yang masih belum maksimal sesuai dengan program – program yang telah tertuang di dalam RPJMD 2013-2018, khususnya terkait dengan isu-isus trategis seperti kemiskinan, infrastruktur dan investasi, pelayanan publik dan lingkungan hidup yang merupakan isu yang sangat sensitif dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dan pemerintah usat. Oleh karena itu Kepala Bappeda mengajak semua elemen masyarakat untuk memaksimalkan kinerja dalam penyusunan RKPD 2018 sehingga apa yang menjadi target dan tujuan baik di tingkat pemerintahan daerah ataupun di tingkat nasional dapat tercapai.

1

Dalam penyusunan program kerja sesuai dengan prinsip dari Bappenas yang ditularkan kedaerah menerapkan prinsip Money Follow Program, sehingga dengan menerapkan prinsip Money Follow Program ini apa yang menjadi prioritas daerah dan pusat dapat tercapai dengan terukur sehingga tepat pada sasaran dan target pemerintah baik Nasional maupun Daerah.

Kepala Bappeda menambahkan pada acara Musrenbang akan menghadirkan beberapa elemen terkait dalam mendukung percepatan pembangunan yang ada di Provinsi NTB yaitu Kepala Bappenas, MenteriPariwisata, Agraria, dan Anggota DPR RI untuk membahas agenda terkait dengan program prioritas Nasional. Ditegaskan juga terkait dengan prinsip Money Follow Program sehingg aapa yang menjadi target dan tujuan bersama dapat tercapai dengan terukur dan tepat pada sasaran dan target pemerintah baik Nasional maupun Daerah. Dijelaskan juga, bahwa dalam proses mengawal dan memastian konsistensi seluruh dokumen yang ada pada sistem (aplikasi E-Planning), dalam konsep sistem Informasi Perencanaan berbasis elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sebagai salah satu ikhtiar dalam mencapai program dan kegiatan yang terukur dan selaras.