PERTEMUAN SOSIALISASI PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF

Kegiatan pertemuan sosialisasi pengendalian pemotongan ternak Ruminansia besar betina produktif telah dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juli 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari Polda NTB, Polres/ Babinkamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota, PNS pada Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun narasumbernya antara lain dari Direktorat Kesmavet Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Badan Pemelihara Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara RI, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

1  3

2 4

Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.

Selain pengendalian betina produktif, Upsus SIWAB meliputi berbagai kegiatan lain yaitu Optimalisasi InseminasiB uatan (IB) dan Kawin Alam, Pemeriksaan Status Reproduksi dan Gangguan Reproduksi, Pemenuhan Semen Beku dan N2 Cair, dan Pemenuhan Hijauan Ternak dan Konsentrat. Melalui serangkaian kegiatan ini Pemerintah mentargetkan tercapainya sebanyak 3 juta sapi/kerbau bunting. Adapun sasaran dari Upsus SIWAB adalah terjadinya kebuntingan dari IB dan kawin alam minimal 70%, menurunnya angka gangguan reproduksi 50%, nilai kondisi tubuh indukan akseptor minimal skor 3, dan menurunnya angka pemotongan sapi betina produktif 20%.

Pemotongan betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Sebaran jumlah pemotongan betina produktif tidak merata. Ada beberapa daerah yang jumlahnya cukup banyak, sementara daerah yang lain jumlahnya sedikit bahkan ada yang sampai tidak ada pemotongan betina produktif.

Program pengendalian diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi, merupakan sentra peternakan dan memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui program ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif secara signifikan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen antara stake holders. Komitmen dari pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengendalian betina produktif.

Peraturan-peraturan tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif :

  • Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang direvisi menjadi UU No. 41 Tahun 2014; pasal 18 ayat 4 : Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia besar betina produktif.
  • Permentan No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;
  • Perda Prov. NTB No.1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina ProduktifPasal 22 ayat 1, Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelian, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pemuliaan, dan/ atau upacara keagamaan dan/atau upacara adat setelah endapat rekomendasi dari petugas yang berwenang

Hasil pertemuan tersebut diharapkan dapat mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan ternak ruminansia besar (sapi/kerbau) betina produktif melalui penyamaan persepsi dan keseragaman prosedur operasional baku/ SOP dalam Tim Terpadu Pengawasan dan Pencegahan Pemotongan Ternak Betina Produktip di tingkat lapang baik di HULU ( peternak, kelompok tani ternak, pos perlintasan ternak/portal, pasar hewan) maupun di HILIR (rumah/tempat pemotongan hewan )