EVALUASI PERDA PROV. NTB NOMOR 1 TAHUN 2015


Fokus pembangunan  peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah peningkatan populasi ternak sapi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.NTB dalam meningkatkan populasi di NTB, salah satunya ialah penurunan pemotongan ternak betina produktif. Pada tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.

Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal. Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit ternak dan mempertahankan Provinsi NTB sebagai gudang ternak nasional, serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Kamis, 24 Agustus 2017 telah dilaksanakan Pertemuan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2015. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Polda NTB, Polres/Babinkamtibmas Kab/Kota, Kepala dinas yang membidang fungsi peternakan Kabupaten/Kota, Petugas RPH/Jagal di Kabupaten/Kota dan  Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Peternakan dan Keswan Prov.NTB.

 

Adapun narasumber pada pertemuan tersebut terdiri dari Biro Hukum Setda Prov.NTB (Siti Hadijah, SH.,MH.), dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (H. Sofwan, SH.,M.Hum.) dan Kasi Korwas PPNS  Ditreskrimsus Polda NTB, (H. Ridwan. MZ. WSC, SH.)

Pada kesempatan tersebut dijelaskan oleh Kadisnakkeswan Prov.NTB drh.H.Aminurrahman, M.Si. bahwa dengan adanya Perda tersebut telah terjadi penurunan pemotongan ternak sapi dan kerbua betina produktif yang pada tahun 2015 terjadi pemotongan sebanyak 913 ekor menjadi 293 ekor pada tahun 2016 atau menurun 67,9%.

Lebih lanjut Kadisnakkeswan Prov.NTB menjelaskan Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.

Siti Hadijah, SH.,MH. menjelaskan bahwa materi muatan Perda antara lain: perbibitan, identifikasi status reproduksi, penyeleksian, penjaringan, pengendalian pemotongan, kesejahteraan hewan, kartu identitas ternak dan sertifikasi ternak, pengendalian lalulintas ternak, koordinasi dan kerjasama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengadawan dan pelaporan, pembiayaan, larangan, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.

Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dilakukan apabila:

  • Ternak ruminansia besar betina cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan pada kartu ternak;
  • Mengalami kecelakaan berat;
  • Menderita penyakit hewan menular;
  • Membahayakan keselamatan manusia;dan
  • Ternak ruminansia besar betina tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak  betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.

Ternak ruminansia besar betina  produkif  yang  diperbolehkan untuk  dipotong yang telah memenuhi  ketentuan dimaksud diatas:

  • Hanya dapat dilakukan di Rumah Potog Hewan (RPH) / Tempat  Pemotongan  Hewan (TPH)  setelah   melalui    pemeriksaan   dan   dilakukan   berdasarkan   Syariat  Islam untuk   memenuhi   standar   kehalalan   dan   kesejahteraan  hewan  guna   menjamin terwujudnya keamanan  pangan  dan  ketentraman bathin  masyarakat;
  • Dikecualikan dari ketentuan diatas untuk keperluan upacara keagamaan dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut;dan
  • Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

Penegakan hukum Perda Nomor 1 Tahun 2015, H.Sofwan SH., M.Hum. menjelaskan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain Peraturan, Aparat Penegak Hukum, Fasilitas Penunjang Penegakan Hukum dan Budaya Hukum. Adapun Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 22, dan Pasal 23, Pasal 14 ayat (1) berupa: teguran lisan dan tertulis, tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan ini. Sedangkan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 23 (dilarang dibuat sakit ternak ruminansia besar untuk menghindari dari larangan pemotongan) dan Pasal 16 ayat (1) dialarang mengeluarkan ternak ruminansia besar produktif dari wilayah NTB kecuali untuk keperluan budidaya. Sanksinya diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 6 (enam bulan).

H.Ridwan. MZ.WSC.SH. menjelaskan bahwa dalam hal penyidikan: 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peternakan, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang hukum acara pidana; 2) Penyidik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas pokok PPNS antara lain: 1) mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dimana dalam  pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri, 2) melakukan pembinaan kedalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan. Sedangkan tugas Penyidik Polri terhadap PPNS antara lain: 1) menerima lap dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh  ppns  dan meneruskan kepada penuntut umum; 2) mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; 3) diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS; 4) memberikan  petunjuk  teknis  penyidikan kepada ppns untuk membantu kecepatan & penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materiil; 5) menerima pemberitahuan tentang penghentian  penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan ke penuntut umum; 6) meneliti  berkas perkara   hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada  penuntut umum  dan atau  mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk – petunjuk  seperlunya bila berkas itu belum sempurna; dan 7) turut bertanggung jawab dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS.

Dasar Hukum  :

  • Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia;
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentnag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014   tentang   Pemerintahan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983   tentang   Kesehatan Masyarakat  Veteriner;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun  2000  tentang   Karantina Hewan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
  • Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan PPNS;
  • Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS;
  • Permentan Nomor 35/Permentan/Ot.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan  Pemanfaatan  Sumberdaya Genetik  Ternak;
  • Permentan Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;
  • Permentan Nomor 35/Permentan/Ot.140/7/2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak  Ruminansia  Besar Betina Produktif ;
  • Permentan Nomor 35/Permentan/Ot.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
  • Perda Nomor 9 Tahun  1996   tentang   Ketentuan  Pemasukan  Ternak     dan  Bahan Asal Ternak  Kedalam  Daerah  Provinsi  Dati  I  Nusa Tenggara Barat;
  • Peraturan Daerah Provinis Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.